ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA 
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI)
 
Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
1. Badan Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah terjemahan dari nama The United Pentecostal Church yang dipersatukan dengan The Pentecostal Incorporated.
2. Tempat kedudukan/pusat Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), beralamat di Jl. Wonodri Kebondalem No.1A, Telp. 024-8312278 Semarang 50242.
 
Pasal 2
PENGAKUAN PERCAYA (IMAN).
Pengakuan  Percaya  dari  Gereja  Pantekosta  Serikat  (GPSI) ialah TUHAN YANG ESA DAN BENAR  yang telah menyatakan diri sebagai: BAPA, didalam ANAK  dan  ROH KUDUS yaitu TUHAN YESUS KRISTUS. Yoh.14:10-11; 1Kor.8:6; Ef.4:6 2Kor.5:19 dll.
 
Pasal 3
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN.
1.  Ketua Umum
Mewakili Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) ke dalam dan ke luar serta bertanggung jawab kepada Kongres/Mubes.
     a.  Ke dalam:
         1. Mengurus Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
         2. Mengundang/mengadakan Kongres/Mubes, rapat dan penerangan.
         3. Menanda tangani surat-surat penting.
         4. Menyimpan  document  penting  dari  organissi  Gereja  Pantekosta   
             Serikat Indonesia (GPSI).
     b.  Ke luar:
         1. Terhadap Pemerintah.
         2. Terhadap Instansi instansi/Organisasi Umum lainnya.
 
2. Ketua I dan Ketua II:
Mewakili Ketua Umum sesuai dengan pembagian (pembidangan) tugas (Job description) yang ada.
 
3. Sekretaris jenderal:
    a. Menyelenggarakan surat menyurat/administrasi rutin.
    b. Membuat serta menyimpan Notulen-notulen Kongres/Mubes dan surat-surat  
        penting lainnya yang berhubungan dengan kegerejaan dan organisasi Gereja Pantekosta
        Serikat Indonesia (GPSI).
   c. Menanda-tangani surat-surat resmi.
   d. Mendampingi dan atau mewakili/melaksanakan tugas ketua Umum.
 
4. Wakil Sekretaris jenderal:
Membantu penyelenggaraan administrasi dan Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), sesuai dengan pembagian Tugas (Job Description)
 
5. Bendahara Umum:
    a. Menerima dan menyimpan uang yang khusus menyadi Milik Organisasi   
       Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) dan mengelola Administrasinya
    b. Mengeluarkan uang yang khusus menjadi kewajiban pembeayaan/keperluan
       Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
    c. Pengeluaran uang harus seijin/sepengetahuan Ketua Umum.
   d. Tiap 3 (tiga) bulan membuat laporankeuangan, dan mengirimkannya kepada Ketua Umum
      ,Sekretaris jenderal dan Wakil bendahara Umum
   e. Tiap 3 (tiga) bulan.membuat laporan penerimaan persepuluhan dan mengirimkannya
       kepada tiap Gembala Sidang Jemaat Lokal/fungsional struktural
  f. Uang yang diterima dari seluruh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) harus 
     disimpan di Bank Pemerintah atas nama Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia.
 
6. Wakil Bendahara Umum.  
Membantu dan menyimpan Pembukuan Kas Pusat Gereja Pantekosta Serikat Indonesia         (GPSI), dan menyelenggarakan tugasdan fungsi Bendahara Umum apabila berhalangan tetap dan sesuai dengan pembagian tugas (Job Description).
 
7.Pengurus Daerah.
     a. Ketua Daerah:
         Mewakili  Pengurus Pusat mengenai urusan kemajuan dan kelancaran   
         Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) di daerahnya   
         dan bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat (Ketua Umum).
     b. Ketua I dan Ketua II (Tingkat Daerah.
         Mewakili Ketua Daerah di daerahnya sesuai dengan pembagian Tugas 
         (Job Description).
     c. Sekretaris Daerah.
         Menyelenggarakan surat menyurat untuk keperluan daerah serta mem-
         buat dan menyimpan Notulen Daerah/surat-surat penting lainnya.
     d. Wakil Sekretaris Daerah.
         Membantu penyelenggaraan Admistrasi Daerahnya sesuai dengan  
         pembagian tugas (Job description).
     e. Bendahara Daerah.
         1. Menerima dan menyimpan uang yang khusus menjadi milik organisa 
             si Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
         2.Mengeluarkan uang yang khusus menjadi kewajiban/pembeayaan/ke-
             perluan Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).    
             tingkat Daerah.
         3. Mengeluarkan uang harus seijin/sepengetahuan Ketua Daerah.
         4. Setiaap 6 (enam) bulan membuat laporan keuangan kepada Ketua  
             Daerah, Sekretaris Daerah dan Jemaat Lokal.
      f. Wakil Bendahara Daerah.
         Membantu membuat dan menyimpan pembukuan Kas Daerah sesuai 
         dengan pembagian tugas (Job Description).
 
8.  Pengurus Wilayah.
     a. Ketua Wilayah.
         Mewakili Pengurus Daerah mengenai urusan kemajuan dan kelancaran 
        Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) diwilayahnya dan 
         bertanggung jawab kepada Pengurus Daerah (Ketua Daerah)
     b. Ketua I dan Ketua II (Tingkat Wilayah)
         Mewakili Ketua wilayah di wilayahnya sesuai dengan pembagian Tugas (job  
         Description)
     c. Sekretaris Wilayah 
         Menyelenggarakan surat-menyurat untuk keperluan  wikayah serta membuat 
         dan  menyimpan Notulen Keputusan Wilayah/surat-surat penting lainnya. 
     d. Wakil Seretaris Wilayah.
         Membantu penyelenggaraan Administrasi Wilayahnya, sesuai dengan pemba-
         an   tugas (job Description)
     e. Bendahara Wilayah.
         1. Menerima dan menyimpan uang yang khusus menjadi milik organisasi Gereja
             Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
         2. Mengeluarjan uang yang khusus menjadi kewajiban/pembeayaan/keperluan 
             Organisasi gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) tingkat wilayah.
         3. Mengeluarkan uang harus seijin/sepengetahuan Ketua Wilayah.
         4. Setiap enam bulan mebuat laporan keuangan kepada Ketua Wilayah, Sekretaris
             Wiliyah.  dan Jemaat Lokal.
 f. Wakil Bendahara Wilayah.
Membantu membuat dan menyimpan Pembukuan Kas Wilayah sesuai dengan  
Pembagioan Tugas (Job Description).
 
Pasal 4
KRITERIA ANGGOTA PENGURUS PUSAT.
Disamping sudah memenuhi persyaratan sebagai pelayan Firman seperti tersebut
pada ART pasal 8, Pengurus Pusat GPSI diharuskan memenuhi Kriteria seperti  di
bawah ini :
1.Menunjukkan Loyalitas, Kredibilitas, kapabelitas dan eksebelitas dalam pelayannan di GPSI selama 15 tahun secara terus menerus.
2.Berusia  35  tahun  sampai  dengan  65 tahun,  namun  apabila  dianggap  masih  
   diperlukan tenaga dan pemikirannya akan dipertimbangkan secara khusus.
3.Seorang   warga  Negara  Indonesia yang  sudah  teruji  dengan  buah-buah  pelayanan
   /prestasi serta berjiwa kebangsaan dan ber wawasan Nusantara.
4. Sudah pernah duduk sebagai Pengurus Daerah dan Ketua Kompartemen.
5.Berpendidikan Umum serendah-rendahnya  SMA atau yang sederajat dan memiliki
   latar belakang teologi.
6. Hidup Nikah dan Rumahtangganya baik sesuai dengan 1 Timotius 3:4-7 dan 1itus 1: 5-9.
7. Dapat menggalang kerja-sama/akomodatif dan transparan dengan orang lain.
8. Aktis, Kreatif,progessif  dan enovatif.
9  Sehat Jasmani, Rohani dan berkerakter baik..
 
Pasal 5
KRITERIA PENGURUS DAERAH.
1.  Menunjukkan loyalitas, kredibilitas. kapabeliat dan eksebelitas dalam pelayanan  
     di  GPSI  selama 10 tahun secara terus menerus.
2.  Berusia 35 tahun sampai dengan 65 tahun.
3. Seorang Warga Negara Indonesia yang sudah teruji dengan buah buah pelayanan
    /prestasi serta berjiwa kebangsaan dan berwawasan Nusantara.
4. Sudah pernah duduk sebagai Pengurus Wilayah dan Ketua Bidang.
5. Berpendidikan umum serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat dan memiliki
    latar belakang Teologi.
6. Hidup Nikah dan Rumah-tangganya baik sesuai dengan  1 Tim 3:1-7, Titus 1:5-9.
7. Dapat menggalang kerja sama/akomodatif dan transparan dengan orang lain.
8. Aktif, Kreatif, progressive, dan inovatif.
9. Sehat jasmani, rohani dan berkarakter baik.
 
Pasal 6
KRITERIA PENGURUS WILAYAH.
1.Menunjukkan Loyalitas, kredibelitas, kapabelitas dan skesebelitas dalam pelayanan  di GPSI selama  10 tahun secara terus menerus.
2.Berusia 25 tahun sampai dengan 65 tahun.
3.Seorang Warga Negara  Indonesia yang telah teruji dengan buah buah pelayanan/
   Prestasi  serta berjiwa Kebangsaan dan brwawasan Nusantara.
4.Sudah  akatif dalam kepengurusan Jemaat Lokal.
5. Berpendidikan umum serendah-rendahnya SMA atau yang sederajat dan memiliki latar belakang Teologi.
6.  Hidup Nikah dan Rumah-tangganya baik sesuai dengan 1Tim3:1-7, Titus 1;5-9.
7. Dapat menggalang kerja sama/Akomodatif dan transparan engan orang  lain.
8. Aktif, Kreatif, progressif dan inovatif. 
9. Sehat jasmani, Rohani dan berkarakter baik.
 
Pasal 7
TUGAS DAN TUJUAN GEREJA.
Untuk melaksanakan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) Gereja Pantekosta
Serikat Indonesia (GPSI):
1.   Mengadakan kebaktian kebaktian di gereja-gereja, rumah-rumah tangga, Lembaga Pe-
      masyarakatan (Lapas), rumah-rumah sakit atau dimana dan kapan saja Injil dapat dika-
      barkan.
2.   Menyelenggarakan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) / Kesembuhan Ilahi, Seminar
      dan Lokakarya.
3.   Mengadakan Kongres/Mubes/Musyawarah Daerah, dimana hal-hal yang rohani  
      dan organisasi gereja dibahas dan ditetapkan.
4.   Mendidik kader kader dan mengutus Penginjil Penginjil keseluruh pelosok Indonesia sa   
      mpai seluruh dunia.
5.  Menerbitkan dan menyebarkan bacaan-bacaan rohani berupa majalah-majalah, risalah-   
     risalah, artikel, surat-surat selebaran dan buku buku rohani.
6.  Memberitakan Injil melalui : radio, televise dan multi media.
7.  Mendirikan pendidikan Teologi dan menyelenggarakan kursus-kursus Alkitab.
8. Mendirikan Yayasan-yayasan, pendidikan umum, dan lembaga-lembaga lain yang   
    melakukan pekerjaan social.
9. Bekerja sama (Fellowship) dengan semua denominasi gereja didalam maupu diluar  
    negeri atas dasar setia-kawan, persamaan, persekutuan dan kebebasan, sejauh dasar,  
    tugas dan tujuan gereja itu tidak bertentangan dengan ketentuen ketentuan Firman Tuhan
    maupun Anggaran Dasar GPSI.
10.Untuk Kepentingan kemajuan dan perkembangan Jemaat Lokal, maka usaha-usaha
   /cara-cara tersebut diatas dapat di tambahkan/dikembangkan dan diperluas oleh Pendeta
   /Gembala Sidang yang bersangkutan, sepanjang usaha-usaha/cara-cara itu tidak merugikan
   Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
 
Pasal 8
PELAYAN FIRMAN TUHAN.
 
1. Syarat-syarat yang dapat diterima menjadi Pelayan Firman Tuhan adalah  mereka yang disamping sudah mengikuti pendidikan  penginjilan/teologi, haruslah
   a. Sudah lahir baru dan mengeluarkan buah-buah pertobatan serta dipenuhi ROH
        Kudus. Mat.3:8; Lukas 24:49; Yoh.3:3-7; Kis.1:4-8; Ef.5:18 dll.
   b. Mnerima dan menyetujui PENGAKUAN PERCAYA Organisasi Gereja Pantekos
       ta Serikat Indonesia (GPSI).
   c. Meyakini Panggilan Tuhan untuk bekerja diladangNya. Mat.18:12; Kis.16:9-10.
       26:15-16.
   d. Sudah membuktikan kecintaan. kesetiaan dan pengorbanannya terhadap peker-
        jaan Tuhan. Luk.6:10; Yoh.21:15-17; 1Kor.4: 2; 1Yoh.3:16-18; Wah.2:10.
    e. Memenuhi syarat Alkitab yagtertulis dalam Kisah 6: 3; 1Tim.3:1-13; Titus 1;5-9.
    f. Dipandang layak oleh Gembala Sidang. 2Tim.2:10-11.
2. Sebutan (predikat) Pelayan Firman Tuhan dalam Gereja Pantekosta Serikat Indone-
    sia (GPSI) adalah sbb.:
    a. Pendeta (Pdt.)
    b. Pendeta Muda (Pdm)
    c. Pendeta Pembantu (Pdp).
3. Jabatan dalam Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah :
   a. Gembala Sidang.
   b. Wakil Gembala Sidang.
   c. Penginjil. (evangelis).
   d. Pengajar.
   e. Pembela Sidang.
   f.  Pembantu-pembantu.
4. Pengangkatan/pelantikan Predikat: Pndeta Pembantu/Pendeta Muda/Pendeta
    harus memenuhi persyaratan sbb.:
    A. Pendeta Pembantu (Pdp)
        1. Melengkapi persyaratan administrasi,
        2. Direkomendasi oleh Gembala Sidang tiga bulah sebelum rapat wilayah (Rawil)
            setelah memenuhi persyaratan ART Pasal 8  ayat 1 butir a sampai f, minimal 
            2 (dua) tahun terus menerus.
        3. Lulus ujian tertulis dan lisan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
        4. Yang bersangkutan dikenakan beaya  pelantikan.
        5. Pengangkatan/pelantikan dilaksanakan didalam Rapat Wilayah oleh Pengurus  
            Wilayah  dan yang bersangkutan wajib hadir. 
    B. Pendeta Muda (Pdm):
        1. Melengkapi persyaratan Administrasi.
        2. Direkomendasikan oleh Gembala Sidang dan disetujui oleh Pengurus Wilayah satu  
            tahun semelum Musda., setelah memenuhi persyaratan AET pasa 8 ayat 1 butir a  
            sampai  f minimal selama tiga tahun secara terus menerus.
        3. Bagi Pendeta Pembantu yang belum pernah mengikuti Pendidikan Teologi, diwajibkan
           mengikuti Pendidikan teologi di Sekolah Teologi OBEDYA minimal satu tahun.
        4. Lulus ujian tertulis dan lisan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah.
        5. Yang bersangkutan dikenakan beaya pelantikan.
        6. Pengangkatan/Pelantikan dilaksanakan didalam Musyawarah Daerah oleh  Pengurus 
            Daerah dan yang bersangkutan wajib hadir.
    C. Pendeta (Pdt.)
        1. Melengkapi persyaratan administrasi.
        2. DIreferensikan oleh Gembala Sidang, direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah  
           dan disetujui dan diusulkan oleh Pengurus Daerah satu tahun sebelum Mubes,  
           setelah memenuhi persyaratan ART Pasal 8 ayat 1 butir a sampai  f minimal selama
           lima tahun secara  terus menerus.
       3. Membuat Karya Tulis Rohani.
       4. Mengikuti psikhotest
       5. Lulus ujian tertulis dan lisan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
       6. Yang bersangkutan dikenakan beaya pelantikan.
       7. Pengangkatan/Pelantikan dilaksanakan didalam Musyawarah Besar, oleh Pengurus
           Pusat dan yang bersangkutan wajib hadir.
5. Pelayan-pelayan Firman Tuhan yang bekerja penuh (Full Time) dalam pelayanan tersebut dalam Oraganisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) tidak menerima gaji/upah apapun dari organisai Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), melainkan atas berkat/pemberian/pemeliharaan dar Tuhan, dan imulumenten (penerimaan yang sah yang bertalian dengan fungsi/jabatannya.. Roma 1:17;1Kor.9:11-14; Gal. 6:6
6. Setiap Pendeta, Pendeta Muda, Pendeta Pembantu sebagai Gembala Sidang atau fungsional Struktural Kepengurusan Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) tidak dibenarkan terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis, bagi yang ingin terjun dalam politik praktis harus melepaskan jabatan sebagai Gembala Sidang atau  Fungsional structural lainnya..
7.Bagi para Gembala Sidang adalah mereka yang dapat membatasi diri dalam bisnis  dan  pekerjaan lainnya  dan tidak mengakibatkan pelayanan terbengkelai.
 
Pasal 9
PENGGABUNGAN.
Yang diterima untuk menggabungkan diri ke organisasi Gereja Pantekosta Serikat
Indonesia (GPSI) adalah mereka:
1. Secara pribadi:
    a. Yang menerima PENGAKUAN PERCAYA dan AD/art  GPSI.
    b. Telah membuat pernyataan diatas meterai keluar dari organisasi gereja / deno
         minasi asal dan menyatakan menggabungkan diri ke dalam Organisasi GPSI 
         dengan mengisi Formulasi penggabungan dan melampirkan foto copy  surat 
        identitas predikat, Riwayat hidup, ijazah dan bersedia berorientasi minimal 2  
        (dua) tahun.
2. Secara Institusi/lembaga:
   a.  Yang menerima PENGAKUAN PERCAYA dan AD/ART GPSI.
   b.  Telah membuat pernyataan diatas meterai keluar dari organisasi gereja/denomina-
        si - asal dan menyatakan menggabungkan diri ke dalam Organisasi Gereja Pante-
        kosta Serikat Indonesia (GPSI), dengan mengisi Formulasi Penggabungan dan me-
        lampirkan surat identitas, predikat, riwayat hidup, ijazah serta dukungan  jemaat yang  
        dipimpin dan bersedia berorientasi 2 (dua) tahun.
 
Pasal 10
MEKANISME KERJA.
1. Setiap Pendeta (Pdt), Pendeta Muda (Pdm), Pendeta Pembantu (Pdp) boleh melayani/
     menggembalakan 1 (satu) atau beberapa Sidang atas persetujuan Pengurus Daerah
2. Apabila seorang Pendeta, Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu mendapat pang-
    gilan untuk satu tugas khusus atau tempat tertentu, maka haruslah diselidiki/diteliti o-
    leh gembala Sidang dan PengurusWilayah, kemudian dikordinasikan dengan Pengurus
    Daerah.
3. Apabila hendak membuka Sidang Baru di salah satu tempay, maka yang bersangkutan 
    wajib memberitahukan kepada Pengurus Wilayah, kemudian hal itu akan diajukan kepada
    Pengurus Daerah.
4. Sebelum seorang Pendeta, Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu berpindah ke lain te-
    mpat atau bertukar tempat dengan rekannya, hendaklah lebih dahulu dirundingkan dan
    mendapat kata sepakat/persetujuan dari Pengurus Wilayah, yang ditetapkan oleh Pengurus
    Daerah dan kemudian dilaporkan kepada Pengurus pusat.
5. Pendeta, Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu, tidak diperbolehkan mendirikan Sidang
    Baru, dimana telah ada Sidang Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) disuatu tem-
    pat, kecuali ada hal-hal tertentu yang telah dirundingkan dengan Gembala Sidang setempat
    dan disetujui oleh Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan diketahui oleh Pengurus Pusat
6. Pendeta, Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu,  yang  akan  mengunjungi   Sidang-Sidang
    di lain tempat haruslah mempunyai surat jalan dari Pendeya/Gembala Sidang yang
    mengawasinya. Dalam setiap tindakan dan langkah yang dikerjakan hendaklah berpedoman
    pada Firman Tuhan dan tunduk kepada pinpinan Roh Kudus.
7. Yang dibenarkan melayani Sakrament Perjamuan Suci, Baptisan Air dan Penyerahan Anak adalah  Pendeta/ Pendeta Muda/Pendeta Pembantu yang telah ditetapkan sebagai Gembala Sidang yang sah, sedangkan Sakrament Pemberkatan Nikah hanya dillaksanakan  oleh Gembala Sidang (Pendeta) GPSI yang sah, kecuali:
    a. Perjamuan Suci bisa dilaksanakan oleh Wakil Gembala yang berpredikat Pendeta Muda
       atas mandat Gembala Sidang.
    b. Bagi Gembala Sidang Perempuan diberi kebebasan untuk mengundang  Pendeta
       (Gembala Sidang) laki-laki dari GPSI.
 
Pasal 11
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA.
1. Hak Anggota
    a. Yang sudah dibaptis berhak menerima Surat Baptis dan Kartu Tanda Anggota 
        Gereja.
    b. Anak-anak yang sudah diserahkan mempunyai hal menerima Surat Penyerahan  
        Anak.
    c. Mereka yang menikah dengan diteguhkan/pemberkatan Nikah oleh Gembala   
        Sidang lokal, berhak menerima Surat Peneguhan/Pemberkatan Nikah oleh 
        Gembala Sidang Lokal.
2. Kewajiban Anggota.
    a. Berkewajiban memberikan korban sesuai dengan Firman Tuhan. Gal.6:6;  
       2Kor.9:14;   Maleaki 3:9-12; dll.
    b. Tunduk kepada peraturan-perturan/ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar
         (AD/ART), serta peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar dan
         Keputusan Kongres/Mubes.
    c.  Berkewajiban memelihara Rumah Tuhan (gereja) dalam arti seluas-luasnya se-
         suai dengan Firman Tuhan.  2Tawarick 24:4-14..
 
Pasal 12
SANKSI.
Untuk menjaga kesucian gereja maka berdasarkan Firman Tuhan, diambil
kebijaksanaan sebagai berikut:
1. Barang siapa di antara Anggota Jemaat atau Pelayan Firman Tuhan berkelakuan tidak 
senonoh, misalnya:  berzinah, membunuh, mabuk, menyiarkan pengajaran sesat, memakai
nama gereja untuk mencari keuntungan sendiri, mengacaukanmansyarakat gereja dengan berita-berita bohong yang menyebabkan perpecahan dan sebagainya,  berdasarkan Firman Tuhan yang tersebut dalam Mat.18:15-17; Yoh.8:1-8; Gal.6:1-2; Yak.5:9-12, tidak loyal serta tidak menaati Peraturan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dan peraturan Pemerinta; setelah berulang-ulang dinasehati/ditegor nerhubungan dengan perbuatannya yang tidak senonoh, tetapi tidak ada pertobatan, akan dikucilkan sesuai dengan Matius 18:17.
Kemudian setelah diadakan pembinaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila yang dischors/dinonaktifkan sadar/insyaf, akan pelanggarannya serta bertobat, dapat diterima kembali, jika tidak bertobat, dipecat.
2. Mereka yang sudah dischors (dinonaktifkan), dipecat atau dengan kehendak sendiri keluar dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), dilarang memakai nama Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) tersebut.
 
Pasal 13
SUSUNAN KEPEMIMPINAN.
 
susunan Pemimpin Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), mulai dari 
tingkat Pusat  sebagai berikut:
1. Pengurus Pusat Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), dipilih oleh dan didalam Kongres/Mubes untuk masa bakti 5 (lima) tahun. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 65 tahun.
2. Pengurus Daerah  dipilih  untuk  masa  bakti  5 (lima) tahun  didalam Musyawarah Daerah
 yang disetujui dan disahkan oleh Pengurus Pusat.Berusia minimal 30 tahun dan maksimal
65 tahun.
3. Pengurus Wilayah dipilih oleh dan dalam Rapat Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun setelah disetujui oleh Pengurus daerah dan disahkan dalam Musda, berusia  minimal 25 tahun
maksimal 65 tahun.
4.Sidang Jemaat Lokal dipimpin oleh seorang Gembala Sidang (Yang dipilih oleh Anggota Sidang/jemaat Lokal dalam kordinasi dengan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah serta diketauhui oleh Pengurus Pusat), dibantu oleh Penatua-Penatua/Pembela Sidang dan Pengerja local berusia dari 20 tahun sampai 65 tahun.
 
Pasal 14
KESEJAHTERAAN DAN DIAKONIA
Tiap Pendeta, Pendeta Muda dan Pendeta Pembantu memberikan sumbangan setiap bulan yang nilai nominalnya sesuai dengan kondisi moneter wakyu itu. selanjutnya santunan untuk kesejahteraan keluarga Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu diatur oleh Kompartemen Sosial dan daikoniasesuai dengan kondisi .
 
Pasal 15  
RAPAT.
Rapat terdiri dari:
1.  Kongres/Mubes yang diadakan minimal sekali dalam 5 (lima) Tahun yang dihadiri
oleh : Pengurus Pusat (PP), Badan Penasehat dan Pertimbangan (BPP) Badan Pengawas dan Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO), Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan seluryuh Pendeta, Pendeta Muda  Pendeta Pembantu (Gembala Sidang) Organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) seluruh Indonesia.
2.  Rapat Kerja Pangurus Lengkap (RKPL), diadakan  dalam waktu minimal sekali dalam setiap pereode, yang dilaksanakan 2 (dua) tahu sesudah Mubes, yang dihadiri oleh: Pengurus Pusat (PP), Badan Penasehar & Pertimbangan (BPP), Badan Pengawas & Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO), Pengurus Daerah dan Ketua Ketua Kompartemen.
3.  Masyawarah/Konferensi Daerah (Rakerda) diadakan minimal sekali dalam 5 (lima) tahun dan dihadiri oleh: Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Gembala Sidang dan Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu dan Pembela Sidang di Daerah itu dan mendapatPersetujuan/rekomendasi  dari Pengurus Pusat.       
4.   Rapat Kerja Daerah (Rakerda)  diadakan dalam waktu minimal sekali dalam setiap pereode, yang dilaksanakan 2(dua) tahun sesudah Musda, yang dihadiri oleh: Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah.
5.  Rapat Wilayah diadakan sesuai dengan kebutuhan.
6. Yang mempunyai hak suara dalam Kongres/Mubes maupun Musyawarah Daerah adalah peserta seperti yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat 1dqn 3  serta  memiliki Surat Keputusan/Kartu Jabatan/Fellowship Card dari Pengurus Pusat Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI)
 
Pasal 16
P E N U T U P.
Anggaran Rumah Tangga  (ART) Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) ini:
1.   Disahkan oleh KONGRES  Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI yang ke 3   
     di Semarang tanggal 27 Juni  1963.
2.  Disempurnakan dalam Musyawarah Kerja nasional (MUKERNAS) Ke-8 Gereja Pantekosta 
     Serikat Indonesia (GPSI) di Semarang tanggal 10 s/d 24 Agustus 1973.
3.  Diadakan Perubahan/Revisi dalam Musyawarah Besar (MUBES) ke 13 Gereja Pantekosta
     Serikat Indonesia (GPSI) di Samarinda (Kaltim) pada tanggal 21 s/d 26 Agustus 1985.
4.  Diadakan Revisi/penyempurnaan dalam Musyawarah Besar (MUBES) XIX Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) di Salatiga, tanggal 30 Juni s/d 3 Juli 1998..
5.  Diadakan Amandemen oleh tim Amandemen Gereja Pantekosta serikat Indonesia (GPSI) di GPSI El Shaddai  I  Tarakan pada tanggal 24-26 Agustus 2004 diterima dan direkomendasikan oleh Rapat Kerja Pengurus Lengkap (RKPL) di Cisarua Bogor pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2005 untuk disahkan dan disosialisasikan dalam Musyawarah Besar (MUBES) ke XXI tanggal 5 s/d 8 Agustus 2008 di Barongtongkok Kab. Kutai Barat Kalimantan Timur.

 
 
 
 
 
 
 
SINODE GPSI
2