ANGGARAN DASAR

 ANGGARAN DASAR
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI)
PENGANTAR & PENJELASAN HISTORIS
 
Tentang 
 
Perubahan/Amandemen/Revisi
 Anggaran Dasar &  Anggaran Rumah Tangga
GEREJA  PANTEKOSTA  SERIKAT  INDONESIA   (GPSI).
 
Bahwa Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) yang dahulu bernama  The United Pentecostal Church (UPC) berdiri sejak tanggal 13 Maret 1948, telah diakui syah oleh Pemerintah sebagai lembaga Gereja KERKGENOOTSCHAP dengan surat Pengakuan No.8 tanggal 13 Maret 1948, kemudian dikukuhkan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan surat No. 149/E/B.4 tanggal 18 Juli 1950; Dalam Konferensinya di Semarang pada tanggal 25-29 Januari 1961,  diubah dan ditetapkan namanya menjadi GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA DISINGKAT disingkat GPSI yang berkedudukan / pusat di Semarang.
 
Dalam konferensinya yang ke III di Semarang pada tanggal 22 s/d 27 Juni 1963, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) telah menyusun dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-nya.
 
Kemudian disempurnakan dalam Musyawarah Kerja Nasional  (Mukernas) ke-VIII  Gereja Pantekosta Serikat Indonesia  (GPSI)  pada tanggal 20 s/d 24 Agustus 1973. di Semarang
 
Bahwa dalam Musyawarah Besar (MUBES) nya yang ke13 tanggal 21 s/d 26 Agustus 1985 di Samarinda telah diadakan perubahan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Gereja Pantekosta Serikat Indnesia (GPSI) , sehubungan dengan diberlakukannya Undang Undang No.8 tahun 1985, dan telah didaftarkan pada Notaris di Semarang, Notaris Raden Mas Hartono Suryo Pratikno SH, dan legalisasi oleh  Pengadilan Negeri Semarang.
 
Kemudian untuk menyesuaikan Situasi dan Perkembangan Sosial Politik maupun Organisasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;  dalam Musyawarah Besar/MUBES ke XX Gereja Pantekosta Serikat Indonesia tanggal 09 s/d 12 September 2003 telah merekomendasikan untuk mengamamndemen / merevisi   Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Gereja  Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), untuk itu  telah dibentuk tim perumus Amandemen AD & ART yang mana rumusannya  telah ditelaah dan dibahas dalam Rapat Kerja Pengurus Lengkap  (RKPL) pada tanggal 11 s/d 14 Juli 2005  di Cisarua Bogor, setelah diterima/disetujui/disahkan kemudian  direkomendasikan dan disahkan  oleh dan dalam  Musyawarah Besar (MUBES) ke XXI. pada tanggal 05 s/d 08 Agustus 2008 di Kutai Barat, ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA  GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) yang tersusun  sebagai berikut :
 
 
 
MUKADIMAH (PREAMBUL)
 
Bahwa sesunguhnya ALKITAB Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah FIRMAN TUHAN yang benar dan kekal, yaitu sumber pernyataan TUHAN yang ROH adanya, YANG ESA DAN BENAR, yang menyatakan diriNya dalam pribadi TUHAN YESUS KRISTUS, Anak Allah, Juru Selamat, Pembaptis Roh Kudus, Kepala Gereja, Imam besar dan Mempelai Laki Laki Surga yang akan datang.
Karena itu segala Pengajaran, Nasehat maupun peraturan dari dan bagi Sidang Jemaat (Gereja) harus berdasar dan  sesuai dengan isi ALKITAB; yang menyaksikan bahwa Pemerintah yang sah adalah keuasaan yang ditetapkan oleh TUHAN, dan sepatutnya kita sebagai umat TUHAN dan sebagai warga Negara, menaklukkan diri kepada kuasa itu dan menaati peraturan-peraturannya.
Bahwa Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah Badan Persekutuan orang-orang yang beriman kepada TUHAN YESUS KRISTUS di Indonesia yang sesuai dengan panggilannya sebagai Gereja yang Kudus dan Am, melalui Persekutuan, Kesaksian dan Pelayanannya, meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin sesama manusia; yaitu terwujudnya keseimbangan antara Kuasa, Keadilan/Kebenaran dan Kasih; maka disusunlah ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN  RUMAH TANGGA GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA  (GPSI) sebagai berikut :
 
 
ANGGARAN  DASAR
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA  (GPSI)
 
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN dan WAKTU
Pasal 1
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.
Gereja ini memakai nama GEREJA PANTEKOSTA SERKAT INDONESIA dengan  singkatan  GPSI,  yang dahulu bernama THE UNITED PENTECOSTAL CHURCH  (UPC) dan berkedudukan / berpusat di Semarang, dengan dapat membuka / mendirikan caba ng-cabang / gereja / Jemaat  diwilayah Indonesia, dan bila memungkinkan diluar negeri atas kebijaksanaan Pengurus Besar.
 
Pasal 2
W A K T U..
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) yang dahulu  bernama THE  UNITED PENTECOSTAL CHURCH (UPC), berdiri sejak tanggal 13 Maret 1948 untuk  waktu  yang tidak ditentukan lamanya.
 
BAB II
Pasal 3
PENGAKUAN  IMAN/PERCAYA.
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) mengaku  beriman / percaya  kepada  TUHAN pencipta alam semesta, TUHAN  Yang Maha ESA dan BENAR, yang  menyatakan diri  didalam  pribadi TUHAN YESUS KRISTUS, serta taat kepada Firman TUHAN sebagaimana termaktub dalam ALKITAB Perjanjian lama dan Perjanjian Baru.
 
BAB III
A Z A S.
Pasal 4.
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berazaskan PANCASILA  sebagaimana  tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
 
 BAB IV
MAKSUD /TUJUAN dan USAHA.
Pasal 5
MAKSUD /TUJUAN.
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), bermaksud melaksanakan Amanat Agung TUHAN YESUS, dan bertujuan  memberitakan Kabar Baik, Injil Yesus Kristus dan menyaksikan KebenaranNya yang bersumber pada Firman TUHAN (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) dibawah pimpinan Roh Kudus, kepada semua umat manusia, supaya percaya dan diselamatkan serta menghimpun dan melayani dengan kasih dalam persekutuan Gerejawi sebagai TUBUH KRISTUS demi kemuliaan TUHAN.
 
Pasal  6
U S A H A.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam Pasal 5, GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) mengadakan usaha / kegiatan dalam pelayanan:
1.       Memberitakan Firman TUHAN melalui Kebaktian Minggu, Kebaktian Rumah Tangga, Persekutuan Doa, Pendalaman/Pemahaman  Alkitab dan acara gerejawi lainnya.
2.       Melayani sakrament, Baptisan Air, Penyerahan Anak, Perjamuan Suci dan Peneguhan & Pemberkatan Nikah.
3.       Menyelenggarakan perkunjungan dan Pembinaan Rohani ke rumah-rumah Jemaat, ke rumah rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan lain-lain.
4.       Mengusahakan dibukanya Pendidikan Agama Kristen di sekolah-sekolah, Tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah  Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi.
5.       Mengusahakan dibukanya Pendidikan Alkitab/Teologi dan Pusat Pelatihan untuk mendidik  calon-calon Pelayan Gerejawi, dan Hamba Tuhan dan Pendidikan Umum lainnya melalui Yayasan.
6.       Mendatangkan dan mengirimkan tenaga–tenaga gerejawi dari dan keluar negeri guna mewujudkan persekutuan dan kemajuan gereja.
7.       Menyelenggarakan Pelayanan Diakonia (Pelayanan Kasih / Sosial).
8.       Mengusahakan membuka/mendirikan cabang-cabang gereja.
9.       Menerbitkan dan menyebarkan brosur/bulletin/majalah/buku-buku Rohani Kristen dan lain sebagainya.
10.    Memberitakan Injil dengan memanfaatkan Radio, televise dan multi media lainnya.
11.    Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Firman TUHAN  / Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  serta peraturan dan perundangan yang berlaku.
12.    Usaha-usaha/Kegiatan/Pelayanan gereja angka 1 s/d 11 dikerjakan  oleh GEREJA  PANTEKOSTA  SERIKAT INDONESIA  (GPSI), dan atau dalam bekerja sama dengan Gereja/Badan/Lembaga/Yayasan  Kristen baik dalam maupun luar negeri, serta Badan/Lembaga lain dan Pemerintah.
 
BAB V
KEANGGOTAAN 
Pasal 7.
1.       Anggota Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) dapat dibedakan dalam :
           a.  Anggota Aktif
           b. Anggota Pasif.
2.       Anggota aktif adalah mereka yang mendaftarkan diri secara resmi ke GPSI dengan surat pernyataan menjadi anggota.
3.       Anggota Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) terdiri dari mereka yang sudah dibaptis selam dalam Nama TUHAN YESUS KRISTUS dan mendapat Surat Baptis.
4.       Anggota  Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah anak-anak yang telah diserahkan kepada TUHAN dalam nama TUHAN YESUS KRISTUS. dan mendapat Surat Penyerahan Anak.
5.       Anggota Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah mereka yang menyetujui/menerima Pengakuan Percaya dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga dari Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
6.       Anggota GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), adalah mereka yang telah mendapatkan Surat Nikah GPSI.
7.       Anggota Pasif adalah mereka yang tidak mendaftarkan  diri (baik lisan maupun tulisan) tetapi bersedia bergadung/ikut dalam kebaktian-kebaktian  maupun acara yang diadakan oleh GPSI tanpa  adanya unsur paksaan.
8.       Hanya anggota aktif yang mendapat kesempatan untuk memilih dan dipilih menjadi anggota Pengurus GPSI. 
 
Pasal 8
HAK ANGGOTA.
1.       Mereka yang dibaptis selam berhak menerima Surat Baptis dan Kartu Anggota Jemaat. (KAJ).
2.       Anak-anak yang sudah diserahkan, berhak menerima Surat Penyerahan Anak.
3.       Mereka yang menikah dan diteguhkahkan oleh Pendeta/Gembala siding GPSI setempat berhak menerima Surat Peneguhan dan Pemberkatan Nikah.
4.       Anggota Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) yang aktif berhak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan  Gerejawi, serta mendapat pelayanan gerejawi lainnya.
 
Pasal 9
KEWAJIBAN ANGGOTA
1.       Anggota GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), berkewajiban    mengikuti semua kegiatan dan pelayanan Gerejawi.
2.       Anggota GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), berkewajiban memberi korban/persembahan dan persepuluhan sesuai dengan Firman TUHAN.
3.       Anggota GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), berkewajiban memelihara Rumah TUHAN (Gereja), baik secara fisik maupun spiritual, sesuai dengan Firman TUHAN.
4.       Berkewajiban tunduk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-keentuan lain yang dikeluarkan oleh GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI).
 
BAB VI
SISTEM BERGEREJA DAN  STRUKTUR ORGANISASI.
 
Pasal 10.
SISTEM BERGEREJA.
GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) menganut system bergereja
KONGREGASIONAL  SYNODA, dengan tingkat/susunan kepemimpinan: Tingkat
Pusat, Tingkat Daerah, Tingkat Wilayah dan Jemaat Setempat (Lokal)
 
Pasal 11
STRUKTUR ORGANISASI.
1.       GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), meliputi 10 Kompartemen:
       A. Kompartemen Penelitian dan Pengembangan Organisasi,  (Litbang)
       B. Kompartemen Penginjilan.
       C. Kompartemen Pendidikan, Pengajaran dan Teologi.
       D. Kompartemen Kesejahteraan Sosial dan Diakonia.
       E. Kompartemen Pembangunan Fisik.
       F. Kompartemen  Multi Media  dan Perpustakaan.
       G  Kompartemen Sekolah Minggu.
      H  Kompartemen Pemuda dan Remaja.
      I.  Kompartemen Peran  Perempuan..
      J. Kompartemen Peran Laki-laki 
 
2.       A. Untuk Tingkat Pusat  :  Kompartemen.
       B. Untuk Tingkat Daerah  :  Bidang.
       C. Untuk Tingkat Wilayah  :  Komisi.
       D. Untuk Tingkat Lokal  :  Seksi  
           Dengan menyesuaikan kondisi setempat.
 
BAB VII
SUSUNAN  PENGURUS.
Pasal 12.
BADAN PENASEHAT DAN  PERTIMBANGAN.
1.       Badan Penasehat dan Pertimbangan (BPP), memberikan nasehat dan pertimbangan diminta atau tidak kepada Pengurus Pusat GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), demi sehatnya Tubuh/Organisasi/Ajaran GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI).
2.       Badan Penasehat dan Pertimbangan (BPP)  dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam MUBES untuk masa bakti 5 tahun.
3.       Badan Penasehat dan Pertimbangan (BPP) terdiri dari mantan Pengurus Pusat dan Pendeta Senior yang dapat menjadi suri teladan, minimal 3 orang dan maximal 5 orang.
 
Pasal 13.
BADAN PENGAWAS & PEMERIKSA KEKAYAAN ORGANISASI (BPPKO).
1.       Badan Pengawas Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO)  secara     independent melaksanakan dan memeriksa kekayaan GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), DARI TINGKAT Pusat sampai tingkat Lokal.
2.       Badan Pengawas Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO) dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam MUBES  untuk masa bakti 5 tahun.
3.       Dipilih diantara Pendeta Senior/Professional yang kapabel minimal 3 orang dengan susunan: 
         * Seorang Ketua.
         * Seorang Sekretaris.
         * Anggota.
 
Pasal 14.
PENGURUS  BESAR.
1.       Pengurus besar GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) adalah Pengurus tertinggi dibawah Kongres/Mubes, yang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dilakukan Pengurus Pusat.
2.       Pengurus Besar GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), terdiri dariPengurus Pusat dan Ketua Ketua Daerah pada waktu Kongres/Mubes.
3.       Dalam keadan Darurat/Genting, Pengurus Besar dapat mengambil keputusan yang  mengikat setelah rapat Pengurus besar.
 
Pasal 15,
PENGURUS PUSAT.
1.       Pengurus Pusat GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), dipilih dan ditetapkan oleh dan dalam Kongres/Mubes untuk masa bakti 5 tahun.
2.       Pengurus Pusat GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), terdiri  dari:
       A.       seorang Ketua Umum.
       B.       Seorang Ketua  I.
      C.      Seorang Ketua  II.
      D.      Seorang Sekretaris Jenderal.
      E.       Seorang Wakil Sekretaris Jenderal.
      F.       Seorang Bendahara Umum.
     G.      Seorang Wakil Bendahara Umum. 
3.       Ketua Ketua Kompartemen sebagaimana tercantum pada Bab VI Pasal 11 ayat 2   Anggaran Dasar dipilih oleh Pengurus Pusat dan disahkan dalam Mubes untuk masa bakti 5 tahun.
 
Pasal 16
PENGURUS DAERAH
 
1.       Pengurus Daerah GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), adalah Pengurus tertinggi ditingkat Daerah dan dipilih dan ditetapkan dalam Musda, serta dikukuhkan oleh Pengurus Pusat untuk mas bakti 5 tahun.
2.       Pengurus Daerah mewakili Pengurus Pusat terhadap Pemerintah dan Instansi lainnya ditingkat daerah dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan/usaha/kegiatan/pelayanan Gerejawi di daerahnya.
3.       Pengurus Daerah  terdiri  dari:
            * Seorang Ketua Daerah.
            * Seorang  Ketua I
            * Seorang Ketua  II.
            * Seorang Sekretaris Daerah.
            * Seorang Wakil Sekretaris Daerah.
            * Seorang Bendahara Daerah.
            * Seorang Wakil Bendahara Daerah.
4.       Ketua-Ketua Bidang dipilih oleh Pengurus Daerah, dan disahkan dalam Musyawarah Daerah untuk masa bakti 5 tahun.
 
Pasal 17.
PENGURUS WILAYAH.
1.       Pengurus Wilayah GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) adalah Pengurus tertinggi  Wilayah yang di pilih oleh rapat Wilayah dan ditetapkan dalam Musda serta dikukuhkan oleh Pengurus Daerah untuk masa bakti 5 tahun.
2.       Pengurus Wilayah mewakili Pengurus Daerah terhadap Pemerintah dan instansi lainnya  ditingkat  wilayah dan bertanggung jawab atas segala  penyelenggaraan / usaha/kegiatan /Pelayanan Gerejawi di wilayahnya.
3.       Pengurus Wilayah terdiri dari:
      * Seorang Ketua Wilayah
      * Seorang Ketua I.
      * Seorang Ketua  II.
      * Seorang Sekretaris Wilayah
      * Seorang Wakil Sekretaris Wilayah.
      * Seorang Bendahara Wilayah
      * Seorang wakil Bendahara Wilayah.
4.       Ketua Ketua Komisi dipilih oleh Pengurus Wilayah dan disahkan dalam Musyawarah Wilayah untuk masa bakti 5 tahun.
 
Pasal 18.
JEMAAT  LOKAL.
1.       Pengurus Jemaat Lokal adalah Pengurus tertinggi di Jemaat Lokal yang dipimpin oleh seorang Gembala Sidang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Daerah, dibantu oleh Pengerja dan Pembela Sidang Jemaat Lokal.
2.       Gembala Sidang memegang wewenang tertinggi dalam Jemaat Lokal, dibantu Pengurus Jemaat Lokal  (Pengerja dan Pembela Sidang).
3.       Gembala Sidang ditetapkan oleh Pengurus Daerah Dihadapan Jemaat Lokal.
4.       Pengurus Jemaat ditetapkan oleh Gembala Sidang dengan masa bakti sesuai dengan kebutuhan setempat.
 
BAB VIII
RAPAT / PERSIDANGAN / KONGRES.
 
Pasal 19.
MUBES / KONGRES.
1.       Kongres/Mubes adalah Badan Persidangan dan Kekuasaan Tertinggi dalam  organi sasi GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), yang diadakan sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus Pusat, Pengurus daerah, Pengurus Wilayah, Ketua Ketua Kompartemen, Seluruh Gembala Sidang, Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu dari Tubuh/Organisasi  GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI), dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  2/3 (dua per tiga)nya,  sedang keputusan Kongres/Mubes dianggap sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari yang hadir.
2.       Wewenang Kongres/Mubes:
       A. Menerima dan mengesahkan Pertanggung Jawaban Pengurus Besar.
       B.  Menyusun dan menetapkan kebijaksanaan serta program kerja umum  GEREJA  PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI).
      C. Menyusun / merumuskan  dan  menetapkan  Perubahan  Anggaran  Dasar  dan        Anggaran Rumah Tangga serta peraturan peraturan lainnya.
      D.  Memilih serta menetapkan Pengurus Pusat, Badan Penasehat dan Pertimbangan  (BPP),  serta Badan Pengawas Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO).
       E.   Menentukan Pembagian Wilayah - Wilayah Pelayanan Gereja.
       F.   Menerima dan menolak Penggabungan dengan pihak lain.
      G.  Mubes menerima dan mengesahkan pertanggung Jawaban Badan Pengawas  Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO).
3         Penyelenggaraan Kongres/Mubes. Kongres/Mubes dipersiapkan oleh Pengurus Pusat dan Penyelenggaraannya diserahkan kepada Panitia Penyelenggara yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat.
4         Pengertian Kongres adalah juga : Musyawarah Besar (MUBES), Rapat kerja Pengurus Lengkap (RKPL), Konferensi dan istilah istilah lainnya yang sesuai dengan Situasi dan   Kondisi.
5         Rapat Kerja Pengurus Lengkap (RKPL), yakni  Pengurus Pusat (PP), Badan Penasehat dan Pertimbangan (BPP) , Badan Pengawas Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO), Pengurus daerah (PD) dan Ketua-Ketua Kompartemen, diadakan paling lama 2 (dua) tahun sesudah Mubes.
 
Pasal 20.
MUSYAWARAH  DAERAH
1.       Musyawarah Daerah (Musda) adalah badan persidangan tertinggi tingkat daerah,  yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun, dan yang dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Ketua Bidang, Pengurus Wilayah dan Pendeta/Pendeta Muda/Pendeta Pembantu /Pembela Sidang.
2.       Wewenang Musyawarah Daerah (Musda).
       A. Menerima dan mengerahkan Pertanggungjawaban kerja Pengurus Daerah.
       B. Memilih Pengurus daerah untuk ditetapkan Pengurus Pusat.
3.       Penyelenggara Musyawarah Daerah. Musyawarah Daerah dipersiapkan oleh Pengurus Daerah dan penyelenggaraannya  diserahkan  kepada salah satu Jemaat yang ditunjuk.
4.       Dalam keadaan darurat/genting, Pengurus daerah dapat mengambil keputusan yang mengikat setelah mengadakan Rapat Pengurus Daerah.
 
Pasal 21
RAPAT KERJA DAERAH.
1.       Rapat Kerja Daerah adalah Badan Persidangan yang diadakan 2 tahun sesudah Musyawarah Daerah, dan yang dihadiri oleh seluruh Pengurus Daerah, Ketua Ketua Bidang dan Pengurus Wilayah.
2.       Wewenang Rakerda.
       A.   Menyosialisasikan Kebijaksanaan Keputusan Musyawarah Besar (MUBES)
       B.   Mengevaluasi dan menyusun Progran Kerja daerah.
       C.  Tempat Rakerda berikutnya diusulkan dan ditetapkan dalam Rakerda.
3.       Dalam keadaan Darurat dan genting, Pengurus Daerah dapat mengambil keputusan  yang mengikat setelah mengadakan Rapat Pengurus Daerah.
 
Pasal 22
RAPAT WILAYAH
1.       Rapat Wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah yang diadakan sesuai dengan    kebutuhan wilayahnya.  
2.       Rapat Wilayah memilih Pengurus Wilayah untuk ditetapkan dalam Musyawarah   Daerah.
 
Pasal 23.
RAPAT  JEMAAT.
1.       Kebijaksanaan Jemaat Lokal diatur dan ditentukan oleh Gembala Sidang yang dalam pelaksanaannya dilakukan  melalui Rapat Jemaat yang diadakan sesuai dengan kebutuhan.
2.       Bila dalam satu Jemaat Lokal, seorang Gembala Sidang meninggal dunia,  maka formasi penggembalaan akan diatur oleh Rapat Jemaat dengan dihadiri oleh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah, dengan meperhatikan kriteria criteria seo rang Gembala siding, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Bab IX Pasal 24 (3).
 
BAB IX
PEJABAT Gerejawi.
Pasal 24
Pejabat Gerejawi dalam Gereja PantekostaSerikat Indonesia (GPSI), adalah mereka sesuai
dengan predikatnya yang mempunyai fungsi dalam pelayanan gerejawi:
1.       Predikat Pendeta (Pdt). mempunyai fungsi/jabatan sebagai Gembala Sidang dan Penginjil, dan jawatan lainnya.
2.       Predikat Pendeta Muda (Pdm) mempunyai fungsi/jabatan sebagai Wakil Gembala Sidang.
3.       Seorang Gembala Sidang adalah disamping telah m,engikuti pendidikan teologi, juga sudah membuktikan melayani dengan setia selama 5 (lima) tahun dan memenuhi persyaratan pada Anggaran Rumah Tangga (ART) pasa 8 (1) (A-F).
4.       Pembela Sidang mempunyai fungsi membantu Gembala Sidang secara umum dalam pelayanan Gerejawi dan diakonia dalam Jemaat Lokal.
5.       Pengajar di dalam organisasi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) adalah mereka yang disamping memiliki predikat gerejawi juga memiliki keahlian disiplin ilmu.
 
BAB X
M U T A S I.
 Pasal 25
1.       Mutasi adalah perpindahan Gembla Sidang, Pendeta dan Pendeta Muda/Pendeta Pembantu dari satu Jemaat ke Jemaat lainnya, dan atau pengalihan tugas pelayanan gerejawi di lingkunan Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), guna menciptakan suasana pelayanan gerejawi yang baik dan sehat.
2.       Kewenangan melaksanakan mutasi tingkat Nasional oleh Pengurus Pusat setelah mengadakan penelitian secara seksama dan hati-hati, karena ada laporan dan usulan yang bersngkutan atau anggota Jemaat Lokal.
3.       Kewenangan  melaksanakan mutasi tingkat Daerah oleh Pengurus Daerah melalui koordinasi Pengurus Wilayah dan sepengetahuan Pengurus Pusat.
4.       Mutasi diadakan karena:
       A. Ada tugas khusus dari Pengurus Pusat.
       B. Bertukar tempat dengan rekannya.
       C.Adanya kerja sama yang kurang serasi, sehinggasekurang-kurangnya 2/3 
       (dua per tiga) suara dai jemaat menolaknya secara tertulis. 
 
BAB  XI
DISIPLIN  PEJABAT  GEREJAWI.
Pasal 26.
1.       Disiplin Gereja adalah tindakan Gerejawi untuk menjaga kekudusan Nama TUHAN DAN GEREJA  serta mendidik  kearah kesucian.
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Disiplin Gereja berupa schorshing oleh  Pengurus Daerah, sedangkan Pemecatan bagi Pelayan Firman/pejabat Gereja oleh Pe ngurus Pusat;  sedangkan  bagi  anggota Jemaat oleh Pendeta / Gembala Sidang  setempat
3. Alasan-alasan dikenakandisiplin Gereja  adalah berkelakuan tidak senonoh,      misalnya : berzinah, membunuh, pemabuk, menyiarkan pengajaran sesat, menyalah gunakan nama Gereja  untuk kepentingan/keuntungan diri sendiri, mengacau dan menimbulkan perpecahan Gereja, tidak loyal serta tidak manaati Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan mencemarkan Nama Baik GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI).
4.Setiap Pejabat Gerejawi GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) yang terkena sanksi dengan sendirinya berhenti dari Jabatan Kepengurusan.
5.Sanksi dijatuhkan mulai dari  tindakan administrative/Schorshing hingga pemecatan bagi yang melanggarpada ayat 3 (tiga) tersebut diatas.
6.Apabila  seorang pejabat Gerejawi Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) terkena disiplin gereja sebab melanggar Pasal ini ayat 3 (tiga), ia harus meninggalkan tempat pelayanan (pastori) dan asset GPSI selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) bulan tanpa syarat. dan Pengurus berhak mencabut semua surat-surat keputusannya dan lain-lain yang berhubungan dengan Gereja Pantekos ta Serikat Indonesia (GPSI). Dan jika dipandang perlu menyiarkannya melalui sarana media tertentu untuk dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. (Dalam tempo 2 (dua)  tahun jika yang bersangkutan menyatakan menyesal dan bertobat, dibuktikan dengan perubahan yang nyata, dapat diterima kembali.)
 
BAB XII
HAK MILIK DAN PENGELOLAAN.
Pasal 27
Hak milik /harta kekayaan GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) diperoleh dari :
1. Persembahan berupa Uang dari Persembahan Mingguan, Persemba han Tatangan maupun persembahan lainnya dari anggota Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) local, Persepuluhan dikirim ke Pengurus Pusat (Bendahara Umum) lewat (diketahui) Gembala setempat.
2. Persembahan dan Persepuluhan dari Jemaat local penggunaanya diatur oleh Gembala Sidang setempat
3.Persepuluhan dari Gembala Sidang dan Fungsional Struktural GPSI dikirim ke Kas Pusat  untuk diatur dan dikelola Bendahara Umum.
4.Kas Daerah didapat dari Ekstra Kolekte Jemaat Lokal dan lain-lain yang tidak mengikat, diatur dan dikelola oleh Pengurus Daerah masing-masing sesuai dengan kondisi  daerahnya.
5. Kas Wilayah diatur dan dikelola Pengurus Wilayahmasing-masing sesuai dengan kondisi  wilayahnya.
6.Sumbangan atau hibah, baikyang berupa uang maupun benda bergerak dan tidak bergerak, yang  halal dan tidak mengikat dari anggota dan atau dari siapapun.
7. Sumbangan/hibah baik berupa uang maupun benda bergerak dan tidak bergerak dibuat untuk dan atas nama Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI), dan menjadi  hak milik Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
8. Milik Inventaris yang  dibeli   dan  diusahakan  oleh  Gereja Pantekosta serikat Indonesia (GPSI) menjadi milik Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI).
9. Pengelolaan Hak Milik dan keuangan Gereja Pantekosta Serikat Indonesia (GPSI) pada tingkat Pusat oleh Bendahara Umum,Tingkat Daerah oleh Bendahara Daerah, tingkat Wilayah oleh Bendahara Wilayah dan tingkat Jemaat Lokal oleh Bendahara Jemaat Lokal.
10.Pengawasan umum atas pengelolaan  kekayaan/asset GEREJA PANTEKOSTA  SERIKAT INDONESIA (GPSI) oleh Badan Pengawas Pemeriksa Kekayaan Organisasi (BPPKO)
 
BAB XIII
Pasal 28
PERATURAN TAMBAHAN.
1.  Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pelaksanaannya diatur dan ditentukan oleh Kongres/Mubes.
2.  Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) DITETAPKAN OLEH Kongres/Mubes.
 
BAB XIV
Pasal 29
P E N U T U P.
Anggaran Dasar GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESIA (GPSI) ini disahkan dalam Kongres III GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT INDONESia (GPSI tanggal 27-Juni 1963 di Semarang; dan diadakan perubahan/penyempurnaan dalam Musyawarah Besar ke 13 di Samarinda pada tanggal 21 s/d 26 Agustus 1985, dan dinyatakan dalam Akta yang dibuat dan diresmikan dihadapan Notaris Raden Mas Hartono Soeryopratikno, Sarjana Hukum, di Semarang, pada tanggal 23  mei 1987;dan terdaftar pada Departemen Agama RI, cq.  Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Jakarta No.F/Kep/194/2710/1988, tanggal 22 September 1988. Dan diadakan revisi/penyempurnaan dalam Mubes XIX GPSI di Salatiga pada tanggal 30 Juni s/d 03 Juli 1998; Kemudian diadakan amandemen oleh ti Amandemen Gereja Pantekosta Serikat Indonesia  (GPSI) di Tarakan GPSI Elshaddai I pada tanggal 24-26 Agustus 2004; dan diterima dan disahkan dalam Rapat Kerja Pengurus Lengkap (RKPL) tanggal 11-14 Juli 2005 di Cisarua Bogor dan DISAHKAN/REMIKAN dalam Mubes XXI GPSI di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan timur pada tanggal 05 s/d 08 Agustus 2008.

 

 
 
 
 
 
 
 
SINODE GPSI
2